Pemkab Nunukan Sampaikan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terkait Nota Keuangan RAPBD 2026

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan menyampaikan jawaban resmi atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nunukan terkait Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Jawaban tersebut disampaikan Plt. Sekda Nunukan, R. Iwan Kurniawan pada Jumat (28/11/25) di ruang rapat paripurna DPRD Nunukan.

Dalam penyampaiannya, pemerintah daerah menegaskan bahwa penyusunan anggaran harus selaras dengan target kinerja pelayanan publik, prioritas pembangunan dalam RKPD, serta prinsip pemerataan antardinas. Pemkab menekankan bahwa perangkat daerah wajib fokus pada pelayanan dasar publik, pemenuhan mandatory spending, serta capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi atas kritik dan masukan seluruh fraksi yang dinilai konstruktif untuk penyempurnaan RAPBD 2026. “Masukan tersebut menjadi bahan berharga demi terwujudnya APBD yang aspiratif, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan,” ujar pemerintah dalam tanggapannya.

Tanggapan atas Pemandangan Umum Fraksi Hanura.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Pemerintah menyampaikan penghargaan kepada Fraksi Hanura yang menaruh perhatian besar pada peningkatan PAD. Pemkab sepakat bahwa potensi pendapatan di Nunukan masih sangat dapat dioptimalkan, terutama pada sektor:

Perkebunan dan komoditas ekspor, Perikanan dan budidaya rumput laut, Transportasi air, Layanan publik dan retribusi.

Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat regulasi, memutakhirkan data objek pajak, mencegah kebocoran pendapatan, hingga memperluas digitalisasi sistem pemungutan.

Pemerataan dan Transparansi Alokasi Anggaran.

Menanggapi dorongan Hanura terkait keadilan distribusi anggaran, pemerintah memastikan seluruh alokasi pembangunan akan disusun berdasarkan data kebutuhan serta asas pemerataan. Informasi pembagian anggaran akan disampaikan secara terbuka melalui dokumen perencanaan dan koordinasi bersama DPRD.

Percepatan Operasional Pelabuhan Lintas Batas Negara

Pemerintah juga merespons dorongan Fraksi Hanura untuk mempercepat pengoperasian Pelabuhan Lintas Batas Negara di Nunukan. Pemkab menyatakan telah melakukan koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Bea Cukai, Imigrasi, dan Otoritas Pelabuhan. Pemerintah melihat pelabuhan ini sebagai infrastruktur strategis yang mampu memperkuat perekonomian perbatasan dan mencegah aktivitas ilegal.

Pembangunan Infrastruktur Jalan di Nunukan, Sebatik, dan Krayan

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Kaltara kini memprioritaskan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di berbagai wilayah, seperti:

Mamolo dan Binusan (Nunukan Selatan), Jalan lingkar Pulau Nunukan, Pesisir Nunukan, Pulau Sebatik, Wilayah Kabudaya, Krayan yang masih sangat bergantung pada transportasi udara.

Pemkab menegaskan bahwa pembangunan jalan menjadi sektor prioritas untuk membuka akses layanan pendidikan, kesehatan, serta memajukan ekonomi masyarakat.

Peningkatan Fasilitas Dermaga dan Pengawasan Izin Operasional

Melalui Dinas Perhubungan, pemerintah juga sedang meningkatkan kualitas dermaga di Pulau Nunukan, Sebatik, dan Kabudaya agar memenuhi standar keselamatan pelayaran nasional. Penertiban dermaga tanpa izin resmi akan diberlakukan mulai 31 Desember 2025.

Koordinasi dengan KSOP dan instansi pusat terus dilakukan untuk memastikan pelayanan pelabuhan semakin aman dan tertata.

Proporsi Anggaran dan Pemerataan Pembangunan

Menanggapi kritik terkait proporsi anggaran, pemerintah menegaskan komitmen menyusun APBD yang adil, akuntabel, dan efisien. Setiap program diarahkan untuk memberikan manfaat nyata dan mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Nunukan.

Akses Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Pemerintah mengetahui adanya keluhan terkait sulitnya masyarakat lokal memperoleh pekerjaan di perusahaan maupun instansi tertentu. Pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut serta memperkuat:

Program pelatihan, Sertifikasi tenaga kerja, Peningkatan kompetensi, Penciptaan peluang investasi.

Langkah-langkah ini akan dipadukan dengan kebijakan pembangunan daerah dan APBD 2026.

Pemerintah Kabupaten Nunukan menegaskan bahwa seluruh kritik, masukan, dan saran dari fraksi-fraksi DPRD akan dijadikan pedoman dalam memperbaiki dan menyempurnakan RAPBD 2026 agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat

“Pemkab Nunukan berkomitmen menghadirkan anggaran yang transparan, berpihak pada rakyat, serta mampu mendorong percepatan pembangunan di seluruh wilayah,” tutup pemerintah dalam penyampaian resminya.(*)