Hj. Nikmah anggota DPRD,Nunukan partai Hanura mengatakan?
Nunukan,(*****)-Hj. Nikmah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Fraksi Partai Hanura menggelar reses masa persidangan III Tahun Sidang 2023, di daerah Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan belum lama ini.
Dalam reses ini, Hj. Nikmah banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat, khususnya masyarakat di Kampung Lordes, Dusun Berjoko, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan seakan di anak tirikan, karena melihat kondisi pembangunan jalan di wilayah tersebut belum mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
Kata Hj. Nikmah, masyarakat Kampung Lordes mengeluhkan masalah infrastruktur jalan. Karen mereka sudah sering mengusulkan dimusrenbang tingkat desa, tapi musrebang tingkat Kecamatan usulan mereka tidak mendapatkan prioritas.
“Mereka merasa seakan tidak diperhatikan terkait usulan mereka, bahkan mereka kesal dan merasa di anak tirikan oleh Pemerintah”, ujar Nikmah saat ditemui Tabloidpilarpost.com di ruang kerjanya, Senin (31/07/2023).
Lebih lanjut Hj. Nikmah mengatakan, kehadirannya mendapat sambutan baik dari masyarakat Kampung Loudres. karena selama ini kata Nikmah, baru ada anggota DPRD yang mau mendatangi dan mendengarkan aspirasi masyarakat Kampung Laoudres.
“Mereka mengapresiasi kehadiran kami, karena baru kali ini katanya anggota DPRD yang datang dan mau mendengarkan aspirasi kami.
Terkait inprastruktur yang mereka keluhkan yakni, jalan utama Provinsi di Jalan Dusun Berjoko Rt.10, Kecamatan Sebatik Tengah ini betul- betul jalan prioritas.
Mudah- mudahan ini bisa kita sampaikan kepada pemerintah provinsi supaya memperhatikan akses jalan di sana”, ucap Hj. Nikmah.
Hj. Nikmah menambahkan, masyarakat Kampung Loudres juga mengharapkan bantuan jalan pertanian dan gorong- gorong karena saat musim hujan masyarakat terdampak banjir karena di bawah gunung.
“Insya Allah, ini sudah saya catat semoga ini bisa masuk pokok pikiran (Pokir) dewan, minimal perhatian kita untuk mereka, dan kebetulan juga mereka sudah membangun rumah ibadah.
Saat ini mereka kekurangan informasi terkait dengan bantuan rumah ibadah, sehingga adanya kami hadir untuk memberitahukan informasi terkait bantuan pemerintah dan kami menyarankan untuk membuat proposal untuk bantuan rumah ibadah”, terangnya.
Dikatakan pula bahwa, terkait keluhan masyarakat Loudres kami meminta pemerintah, khususnya dinas terkait supaya meninjau langsung wilayah tersebut.
Tidak hanya jalan dan rumah ibadah, masyarakat Loudres juga mengeluhkan soal BPJS harus dibayarkan oleh masyarakat di kampung Loudres tersebut, sementara masyarakat di sana minim ekonomi dan ingin ke BPJS gratis.
“Kondisi ekonomi mereka yang dikeluhkan ini yang menyebabkan mereka sudah tidak bisa membayar BPJS mandiri karena pandemic Covid 2 tahun sehingga mereka ingin untuk mendapatkan BPJS gratis”, jelasnya.
Sedangkan masyarakat di Sebatik Utara kata Hj. Nikmah, keluhkan soal pembebasan Lahan embung Lapri, sampai saat ini mengenai pembebasan lahan embung itu masyarakat menunggu kapan kepastian pembebasan lahan tersebut. Permasalahan ini sudah lama dan kita menyampaikan ini masih dalam proses.
Masyarakat di desa Seberang juga meminta pemerintah memperhatikan masalah irigasi, karena masyarakat disana banyak yang menanam padi.
“Masyarakat meminta supaya irigasi di persawahan diperbaiki, karena selain pertanian, di desa itu potensi pertanian khususnya padi cukup baik”, jelasnya.
Ia berharap mudah- mudahan apa yang menjadi keluhan masyarakat baik di Kecamatan Sebatik Utara, maupun di Kecamatan Sebatik Tengah bisa kita sampaikan di Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sehingga dua wiliyah tersebut dapat direalisasikan.
“Sebagai anggota DPRD yang harus bersinergi dan fungsi pengawasan, hasil reses ini saya harus menyampaikan dan masukkan di pokok pikiran (Pokir) DPRD supaya keluhan masyarakat di dua Kecamatan tersebut bisa direalisasikan permasalahan- permasalahannya”, Tutup Hj. Nikmah.(****).
