DPRD Rapat Paripurna Ke 9 Masa Persidangan I Tahun 2023 – 2024

Nunukan, Pandangan Umum DPRD Lewat Beraktivitas Tahun Anggaran 2023 ,dengarkan bersama jawaban Pemerintah Daerah yang akan disampaikan oleh Serfianus , SI.p M.S i Sekretaris Daerah Melalui juru bicara fraksi
Partai Hanura, Adi Triyadi mengapresiasi terhadap penyampaian Pengantar Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023.,
Kami mendukung sepenuhnya untuk dapat dibahas lebih lanjut. Sebagai catatan dari Fraksi Partai Hanura, pada prinsipnya menerima dan selanjutnya menyetujui untuk dibahas lebih lanjut
rancangan perubahan anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nunukan tahun Anggaran 2023. .

Fraksi Partai Hanura mengapresiasi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan adanya kenaikan Anggaran, yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp.1.486.431.829.763,00, ada kenaikan menjadi Rp. 1.604.685.252.465,00 atau naik 7,96 persen.

“Kami mengharapkan kepada pemerintah dalam pembelanjaan Anggaran memperhatikan skala prioritas misalkan pembelanjaan yang bisa mengurangi angka kemiskinan, penaggulangan bidang kesehatan,
bidang pendidikan, ketahanan pangan, infrastruktur dan lain-lain. Dan meminta kepada pemerintah daerah untuk tahun ini ada kenaikan anggaran
semoga tahun- tahun berikut diupayakan selalu ada
peningkatan anggaran,”tutup Adi Triyadi.

Pandangan fraksi Demokrat yang disampaikan juru bicaranya Darmawansyah, menyarankan agar fokus APBD-P tahun 2023
diarahkan pada sektor ril dan pelayanan publik, seperti UMKM, Pendidikan, Kesehatan, Capil, Sarana-prasarana jalan,
Sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat perlu mendapat perhatian ekstra karena masih jauh dari memadai dan ideal.

“Mengingat tahun 2023-2024 masuk pada tahun politik dan tahapan pemilu sudah berjalan, maka fraksi Demokrat menyarankan agar beban kabupaten Nunukan terkait penyelenggaraan pemilu dicicil melalui APBD-P agar tidak terlalu membebani APBD tahun 2024,”tuturnya.

Selanjutnya pandangan fraksi PKS melalui juru bicaranya Andre Pratama menyampaikan,
fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah memastikan agar anggaran jaminan BPJS untuk PBI APBD ditambah pada APBD perubahan 2023, penanganan segera infrastruktur prioritas seperti jembatan menuju dermaga Sei Bolong Nunukan,
perencanaan atau DED dermaga Pelabuhan Bambangan, Pelabuhan Binalawan, Pelabuhan Sei Jepun dengan menggunakan material yang tahan lama dan untuk pekerjaan konstruksinya dikerjakan pada tahun anggaran 2024.

Disampaikan Andre, Perlu adanya master plan dan perencanaan serta ketersediaan lahan untuk membangun pelabuhan khusus bongkar muat untuk tabung LPG, BBM di pulau Nunukan, dan hal ini bisa dimulai pada APBD Perubahan 2023.

“Membuat skala prioritas terhadap rencana kegiatan penunjukkan langsung pada APBD Perubahan 2023
meningkatkan anggaran pada sektor Perikanan dan Pertanian sebagai dukungan terhadap masyarakat petani dan perumput laut, serta nelayan,”papar Andre.
Sementara pada Disdukcapil, fraksi PKS menyarankan supaya adanya penambahan mesin cetak e-KTP minimal sebanyak 3 unit dan e-KIA sebanyak 2 unit.
Memastikan kesiapan anggaran pada OPD terkait termasuk PDAM dalam menghadapi danya perubahan iklim ekstrim elnino.
“khusus di bidang kesehatan, seperti kita ketahui angaran kementrian kesehatan tahun ini terjadi peningkatan yang cukup besar, kami berharap dengan adanya peningkatan anggaran kesehatan tersebut bisa dirasakan merata oleh tenaga kesehatan dan Puskesmas yang ada di kabupaten Nunukan, khususnya di wilayah Kabudaya, fasilitas puskesmas dan tetap yang diterima oleh tenaga kesehatan sangat kurang dibandingkan dengan wilayah kerja mereka yang kondisinya serba terbatas,”tukas Andre.
Pada pemandangan umum fraksi Perjuangan Persatuan Nasional (PPN) yang disampaikan Jurubicara nya Joni Sabindo menyampaikan, Fraksi PPN mengapresiasi atas pencapaian pemerintah daerah dengan adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula dianggarkan sebesar Rp. 110.044.528.459,00, setelah perubahan ada kenaikan menjadi Rp.163.650.797.373,00 atau naik 48,71 persen.
PPN juga mengapresiasi atas pencapaian pemerintah daerah dengan adanya kenaikan pajak daerah, namun fraksi PPN
meminta penjelasan terkait menurunnya retribusi daerah dari yang telah ditargetkan dan dapat mempertahankan bahkan sedapat mungkin bisa meningkatkan pendapatan daerah melalu pajak dan retribusi pada tahun anggaran berikutnya dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada.
“Kami berharap dengan
bertambahnya APBD, dapat dimaksimalkan dengan baik sesuai dengan peruntukannya serta program yang sudah ditetapkan agar dapat diselesaikan tepat waktu serta berharap pada pemerintah daerah agar penyerapan anggaran bisa   Dimaksimalkan sehingga tidak terjadi silfa yang lebih besar,”terang Joni.
Terakhir, Pandangan umum fraksi Gerakan Karya Pembangunan (GKP) yang disampaikan juru bicaranya Andi Muktamir memamaparkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana.
Keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Sedangkan Perubahan APBD merupakan perubahan anggaran belanja daerah apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum serta kejadian lainnya pada APBD tahun berjalan.
“Satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bersama bahwa dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang merupakan kewajiban dari Pemerintah Kabupaten Nunukan bersama DPRD, Kabupaten Nunukan adalah bahwa kondisi APBD mempunyai pengaruh yang
sangat signifikan terhadap kewajiban tersebut,”

“Sesungguhnya DPRD Kabupaten Nunukan sangat menyadari bahwa Pemerintah Kabupaten Nunukan selaku eksekutor sudah cukup berupaya maksimal dalam mengatur dan mengelola APBD tersebut. Namun DPRD Kabupaten Nunukan sebagai bagian dari pemerintahan daerah ini, juga mempunyai kewajiban untuk memberikan saran, rekomendasi dan/atau sekaligus pengawasan terhadap penyelenggaraannya,”ucapnya.

Menurutnya, Pemerintahan merupakan kegiatan yang menjadi kunci utama berhasilnya penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan di suatu
daerah. Berbicara permasalahan dalam penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan ini tentu tidak lepas dari bagaimana kondisi internal di dalam struktur pemerintahan itu sendiri.
Terkait perubahan anggaran tahun 2023 ini.

“fraksi kami berproyeksi pada
substansi dasarnya yaitu penyesuaian program dan kegiatan yang bersumber
dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023, Penyesuaian Dana Perimbangan, dan Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023. Selain itu penyesuaian dana transfer serta penyesuaian kebutuhan lainnya yang bersifat wajib, mengikat dan mendesak. Sehingga terjadinya penyesuaian belanja pada OPD terkait dan target pembangunan di tahun 2023 bisa terealisasi,”tuturnya.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan
pemerintah daerah dapat mengoptimalkan belanja yang menjadi prioritas daerah dengan pertimbangan waktu efektif yang sangat singkat yaitu kurang lebih tiga bulan saja sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor yang menjadi unggulan daerah.

Fraksi GKP akan terus mendukung pemerintah daerah jika tetap mengedepankan skala prioritas pada setiap Program Kerjanya dan tidak
melakukan rasionalisasi anggaran pada sektor krusial yaitu sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti sektor Kesehatan dan sektor Pendidikan serta Pelayanan Publik.

“GKP berharap agar proses pembahasan R-APBD Perubahan tahun 2023 ini benar-benar dimaksimalkan agar menghasilkan APBD yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sehingga mampu
memenuhi Kebutuhan Masyarakat Kabupaten Nunukan,” pungkasnya.
pemerintah daerah atas pemandangan umum dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Nunukan lewat fraksi-fraksi terhadap pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten ,hutang Tahun anggaran 2023 . Di depan rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang terhormat saudara ketua anggota DPRD kabupaten pimpinan daerah kabupaten terima kasih bertahan kita kasih hapus ini yang saya hormati para asisten kepala badan kepala Dinas safari kepala Kantor kepala bagian serta camat di lingkungan pemerintah daerah dan kepala desa vertikal yang saya hormati yang saya hormati tokoh agama tokoh masyarakat tokoh pemuda organisasi wanita para pimpinan yang berbahagia , Rapat paripurna dewan rakyat daerah ke-91 tahun 2023 di gedung dewan yang terhormat ini dalam acara penyampaian jawaban pemerintah,

Terhadap Pandangan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah l ( DPRD) lewat fraksi-fraksi terhadap pengantar keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nunukan Tahun anggaran 2023 dalam keadaan sehat apapun pimpinan dan anggota dewan yang terhormat serta dirinya berbagi selanjutnya berkenan dengan pemandangan umum dewan perwakilan rakyat daerah lewat fraksi-fraksi terhadap harta keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah anggaran 2023 yang telah disampaikan maka pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota dewan yang terhormat,
Melalui fraksi-fraksi yang ada yang telah memberi pandangan umum pasukan-masukan yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan terhadap rancangan perubahan APBD Kabupaten anggaran 2023 mudah-mudahan atas pemandangan masukkan serta menjadi bahas yang berharga demi tercapainya APBD yang mampu menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama untuk masyarakat di kabupaten yang sangat kita cintai dan padat pimpinan dan anggota dewan yang terhormat terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tanggapan dan saraf serta masukkannya disampaikan dalam pemandangan,

fraksi-fraksi dapat kami sampaikan secara berurutan sebagai berikut pertama jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum dari batu Partai Hanura pertama Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan   Mengucapkan terima kasih.
Atas dukungan dan apresiasi yang diberikan oleh fraksi Hanura yang berkaitan dengan rancangan perubahan APBD 2023 serta adanya kenaikan belanja pada perubahan APBD 2023 dengan adanya kenaikan pada perubahan APBD 2023 pemerintah daerah mengupayakan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat dengan ketiga Pemerintah Kabupaten Nunukan akan selalu berupaya maksimal mungkin guna meningkatkan anggaran pada tahun-tahun berikutnya kedua jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum dari Fraksi Partai keadilan sejahtera pertama terima kasih atas perhatian dan lingkungan terhadap jaminan BPJS untuk PBI pada APBD perubahan ini pemerintah daerah telah mengalokasikan dan memastikan, anggaran jaminan kesehatan dan PBI dalam APBD Kabupaten hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung layanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten   Infrastruktur prioritas sebagaimana yang dimaksudkan akan menjadi perhatian,
Pemerintah Kabupaten lokal pemerintah daerah mendorong perencanaan dermaga sesuai dengan ketentuan yang ada khususnya bangunan Darmaga menggunakan perencanaan yang khusus karena bangunan di atas air pembangunan Kabupaten luka mengacu pada dokumen pembangunan jangka panjang mendengar dan tahunan serta memperhatikan dokumen pemerintah daerah mendorong keterpaduan pembangunan di RT RW Kabupaten bukan untuk mesin fronkan .
Program-program pembangunan termasuk di dalamnya perencanaan pelabuhan bongkar muat dan dermaga yang ada sehingga diharapkan pembangunan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan tempat dalam dokumen perencanaan   Pemerintah mendasari pembangunan Daerah sejalan dengan target yang telah ditetapkan sehingga alokasi pendanaan difokuskan pada arah kebijakan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam dokumen rkpd termasuk di dalamnya pembangunan pembangunan yang ditandai oleh dan ada maupun APBD,
Melalui program kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan termasuk di dalamnya aktivitas pembangunan yang dipersiapkan langsung yang disesuaikan dengan kelima pada sektor perikanan dan pertanian pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produksi baik sektor perikanan maupun pertanian melalui zat dan APBN sektor perikanan terus mendorong peningkatan produksi baik tangkap maupun budidaya tentunya sektor ini mendorong peningkatan kontribusi pendapatan masyarakat sektor pertanian terus mendorong peningkatan produksi pertanian baik subsektor tanaman pangan hortikultural peternakan dan perkebunan pada sektor pertanian   Pemerintah mendorong peningkatan produksi pertanian yang berbasis produk punggung daerah dengan harapan,
Produksi sektor perikanan dan pertanian di batu untuk terus tumbuh dan berkontribusi terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Nunukan kan pemerintah daerah berkomitmen dalam mempercepat layanan administrasi kependudukan melalui penyediaan alat perekaman sehingga diharapkan layanan kependudukan terus dipacu bagi masyarakat tujuh pemerintah daerah telah mempersiapkan perluasan embung sungai bolong untuk meningkatkan cakupan daya tampung sehingga pelayanan air bersih dapat melayani dengan baik tahun 2023 Pemerintah Daerah,
Setelah melakukan antisipasi dalam penyediaan air bersih dampak dari kemarau yang dihadapi melalui dana Kelurahan dan dana desa hal ini merupakan antisipasi jangka pendek yang dilakukan oleh pemerintah daerah pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dalam menunjang pelayanan yang baik dan tepat pada masyarakat sehingga layanan kesehatan menjadi lebih baik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pertama pemerintah daerah,
Mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari Fraksi Partai Demokrat terkait beberapa sektor riil yang bersentuhan langsung di masyarakat akan menjadi perhatian dan prioritas pemerintah daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaannya terima kasih juga atas masukan serta telah meningkatkan pemerintah daerah terkait .
Persiapan penganggaran penyelenggaraan pemilu baik pilot dan pilpres pada APBD perubahan dan dalam hal ini akan menjadi perhatian dan komitmen Pemerintah Daerah .     Dalam penganggaran penyelenggaraan pemilu tahun 2024 jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi partai perjuangan persatuan nasional terhadap pemandangan umum fraksi partai perjuangan persatuan nasional dan disampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut pertama terima kasih .
Apresiasi dari Fraksi perjuangan persatuan nasional atas dukungannya kepada pemerintah daerah mulai adanya peningkatan PHD sebesar 53 miliar Rupiah atau online 48, 7% hal ini, merupakan keseluruhan pemerintah daerah dalam dongkrak pendapatan asli yang kedua terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh serasi perjuangan persatuan nasional atas pencapaian dengan adanya kenaikan pajak daerah terkait menurutnya resepsi daerah yang telah ditargetkan disebabkan satu total 3,9 miliar turun menjadi 3,1 miliar berperan sebesar 79 yang kedua 1,9 miliar menjadi 1,8 alasan terjadinya penurunan terbatasnya yang,
Pertama terbatasnya jumlah petugas kerjasama dengan bab benda provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini untuk menarik retribusi,
Kedua berlangganan pada saat pembayaran pajak STNK setiap tahun,.   Ketiga pemerintah daerah akan terus berupaya untuk berinovasi dan membuat terobosan baru ,
Untuk itu mengoptimalkan PHD dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada termasuk menjalin kerjasama dengan instansi serta dalam rangka peningkatan PHD serta memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran dengan terbitnya undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang kkpd terdapat beberapa potensi baru untuk dimaksimalkan dan didasarkan sebagai objek pajak baru kelima jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum oleh Fraksi Partai gerakan Karya ,
Pembangunan terima kasih atas saran dukungan dan masukkan yang diberikan oleh Fraksi Partai gerakan Karya pembangunan kepada pemerintah daerah terkait kegiatan yang bersumber dan bantuan keuangan provinsi serta penyesuaian dana transfer yang bersifat wajib dan mengikat akan menjadi perhatian pemerintah daerah mengenai pencapaian realisasi,
Demikianlah jawaban dan keterangan pemerintah daerah atas pemakaian umum dewan perwakilan rakyat daerah oleh paragraf dan tujuan dari pertanyaan-pertanyaan dan pada hari ini hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjutkan dapat dibahas pada kesempatan wafat atau tidak semoga Allah subhanahu wa ta’ala Tuhan yang maha esa memberi kita semua memberkati kita semua dalam tugas dan pengabdian kita,Tutupnya (****i